Jakarta, 2025 — Di tengah era digital yang semakin terbuka, keberanian para aktivis menyuarakan isu-isu sensitif semakin diuji. Bukan hanya berhadapan dengan represi fisik, kini mereka juga menghadapi kekerasan digital berupa doxing, peretasan, hingga serangan siber terkoordinasi yang mengancam privasi dan keselamatan mereka.
Fenomena perundungan digital terhadap aktivis ini menjadi sorotan publik setelah sejumlah nama besar dalam gerakan sosial di Indonesia mengalami pembocoran data pribadi mereka di media sosial. Alamat rumah, nomor telepon, hingga riwayat pribadi disebarluaskan tanpa izin. Tidak sedikit dari mereka yang kemudian mendapat ancaman fisik hingga kehilangan rasa aman di lingkungan mereka sendiri.
Kekerasan Digital: Senyap Tapi Mematikan
Menurut data SAFEnet, sepanjang 2024 terdapat lebih dari 120 laporan kekerasan digital yang menargetkan aktivis di Indonesia. Bentuk serangannya pun makin beragam: mulai dari penyadapan komunikasi, penyebaran hoaks, hingga peretasan akun pribadi.
Contoh nyata adalah kasus aktivis lingkungan yang vokal menentang pembukaan hutan adat oleh perusahaan sawit. Tak lama setelah menyampaikan kritik di ruang publik, akun media sosialnya diretas, data pribadinya disebar, dan keluarganya mendapat teror melalui pesan anonim.
“Ini bukan lagi sekadar serangan dunia maya. Ini sudah menyerang kehidupan nyata kami,” ujar salah satu aktivis yang tak ingin disebutkan namanya.
Lembaga Perlindungan Data Masih Bungkam?
Sejak disahkannya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) pada 2022, publik berharap adanya perlindungan yang konkret terhadap penyalahgunaan data pribadi. Namun sayangnya, lembaga pelaksana yang diamanatkan UU tersebut masih belum menunjukkan taringnya.
Alih-alih respons cepat, banyak kasus justru mandek tanpa kejelasan tindak lanjut. Aktivis HAM mempertanyakan keseriusan lembaga pelindung data dalam menjamin keamanan warga, khususnya mereka yang berada di garda terdepan perjuangan sosial.
“Sudah ada regulasi, sudah ada lembaga, tapi ketika data kami bocor dan kami dirisak, tak ada tindakan nyata. Di mana tanggung jawab negara?” ujar seorang pegiat hak digital.
Mendesak Aksi Nyata, Bukan Sekadar Janji
Kondisi ini mendorong desakan luas agar pemerintah, khususnya lembaga perlindungan data, bersikap tegas. Perlindungan tidak cukup dalam bentuk pernyataan normatif, melainkan butuh langkah hukum, investigasi menyeluruh, serta penguatan literasi keamanan digital bagi masyarakat sipil.
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keamanan Digital bahkan telah menyampaikan petisi terbuka berisi tuntutan 3 poin utama:
-
Transparansi penanganan aduan pelanggaran data pribadi.
-
Perlindungan hukum khusus bagi aktivis dan jurnalis yang menjadi target kekerasan digital.
-
Pemberlakuan sanksi tegas terhadap pelaku penyebaran data pribadi tanpa izin.
Harapan ke Depan
Meski tekanan semakin berat, para aktivis tak menyerah. Mereka memperkuat jaringan solidaritas, menggalang dukungan publik, dan menuntut akuntabilitas negara terhadap hak digital warga negara.
“Kalau negara diam, kita yang bersuara harus semakin nyaring. Karena kalau bukan kita yang melindungi sesama, siapa lagi?” tegas seorang aktivis perempuan dalam aksi solidaritas di Jakarta.
Kondisi ini menjadi pengingat bahwa hak atas privasi adalah bagian dari hak asasi manusia. Dalam dunia digital yang penuh jebakan algoritma dan manipulasi data, keberpihakan negara pada rakyatnya harus benar-benar terbukti — bukan hanya di atas kertas, tetapi di lapangan, di setiap klik, dan di balik setiap unggahan.
