Isu panas kembali bergulir di jagat politik Indonesia. Nama Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi, belakangan terseret dalam dugaan penerimaan aliran dana dari aktivitas judi online atau judol. Namun, tak tinggal diam, Budi Arie langsung membantah keras dan menyebut tudingan tersebut sebagai “omon-omon” alias omong kosong.
Apa sebenarnya yang terjadi? Berikut ulasan lengkapnya.
Asal Mula Dugaan: Ada Aliran Dana dari Situs Judol?
Tudingan bermula dari beredarnya informasi yang menyebut adanya transaksi mencurigakan terkait pejabat negara dalam pemberantasan judi online. Beberapa pihak menduga, ada “pembiaran sistematis” terhadap situs-situs judol yang justru kian subur di Indonesia.
Nama Budi Arie, yang menjabat sebagai Menkominfo dan berada di garis depan pemberantasan platform digital ilegal, sontak ikut terseret. Namun, tuduhan ini belum pernah disertai bukti konkret.
Budi Arie: “Itu Omon-omon!”
Dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta, Budi Arie dengan tegas membantah seluruh tudingan. Ia menyebut bahwa isu tersebut adalah fitnah yang tidak berdasar dan hanya upaya penggiringan opini publik.
“Saya pastikan tidak ada satu rupiah pun uang judi yang pernah saya terima. Itu omon-omon!”
— Budi Arie Setiadi, Menkominfo
Budi Arie juga menegaskan bahwa sejak awal dirinya memimpin Kominfo, ia memprioritaskan pemberantasan judi online sebagai agenda utama kementerian.
Fakta di Lapangan: Ribuan Situs Judol Sudah Diblokir
Sejak menjabat, Budi Arie mengklaim telah menutup lebih dari 1,9 juta konten judi online. Pemblokiran ini mencakup:
-
Situs web
-
Aplikasi mobile
-
Akun media sosial
-
Tayangan live streaming
Namun demikian, muncul kritik bahwa jumlah situs judol baru tetap bermunculan setiap hari, membuat upaya ini terlihat seperti permainan kucing dan tikus.
PPATK dan Dugaan Transaksi Mencurigakan
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengaku tengah menyelidiki sejumlah aliran dana mencurigakan dari operator judol. Namun sejauh ini, tidak ada pernyataan resmi yang menyebut nama Budi Arie secara langsung.
Meski begitu, publik sudah terlanjur gaduh. Muncul dorongan agar Menkominfo lebih terbuka dan menyambut audit publik, demi memperkuat kepercayaan masyarakat.
Sindiran Netizen dan Balasan Keras
Isu ini juga menjadi bahan pembicaraan panas di media sosial. Tak sedikit warganet yang menyindir kinerja Kominfo yang dianggap “tebang pilih”, karena situs bermanfaat justru ikut terblokir, sementara situs judol tetap eksis.
Budi Arie pun membalas:
“Kalau ada bukti, silakan bawa ke ranah hukum. Jangan cuma bacot di medsos.”
— Menkominfo
Pakar: Perlu Audit Independen dan Transparansi
Pakar komunikasi politik dan kebijakan publik menyarankan agar Kominfo membuka diri terhadap audit independen terkait kebijakan pemberantasan judol. Hal ini demi:
-
Menjaga kepercayaan publik
-
Mencegah politisasi isu menjelang tahun politik
-
Menunjukkan komitmen transparansi dan akuntabilitas
Penutup: Antara Serangan Politik dan Tuntutan Publik
Isu dugaan penerimaan uang judol yang dialamatkan pada Budi Arie bisa jadi adalah bagian dari dinamika politik menjelang kontestasi nasional. Namun, di luar itu, publik berhak menuntut kejelasan dan hasil nyata dari perang melawan judi online, yang kini menjadi salah satu musuh terbesar generasi muda.
Budi Arie mungkin menyebut tuduhan ini “omon-omon”, tapi suara publik menuntut lebih dari sekadar bantahan: mereka ingin bukti kerja nyata, bukan hanya kata-kata.
