Jakarta – Pemerintah Indonesia secara resmi memasukkan teknologi blockchain ke dalam Rencana Strategis Nasional Transformasi Digital. Langkah ini diumumkan dalam forum nasional bertajuk Digital Vision Indonesia 2045 yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), bekerja sama dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
Menteri Kominfo, Budi Arie Setiadi, menyatakan bahwa blockchain akan menjadi salah satu fondasi utama dalam membangun ekosistem digital nasional yang transparan, efisien, dan terpercaya. Teknologi ini direncanakan untuk diimplementasikan dalam berbagai sektor, seperti logistik, pertanian, pendidikan, kesehatan, dan administrasi pemerintahan.
“Blockchain bukan hanya tentang aset kripto. Ini adalah teknologi infrastruktur digital yang mampu meningkatkan efisiensi, keamanan, dan akuntabilitas dalam berbagai layanan publik dan industri,” ujar Budi.
Dalam tahap awal, pemerintah akan melakukan uji coba sistem blockchain untuk digital identity (e-KYC) serta pencatatan aset dan sertifikat tanah berbasis blockchain di beberapa daerah percontohan.
Langkah ini mendapat sambutan positif dari pelaku industri teknologi dan startup blockchain lokal. Beberapa universitas terkemuka pun menyatakan siap menjadi mitra riset dan pengembangan.
Dengan dimasukkannya blockchain ke dalam strategi nasional, Indonesia menunjukkan keseriusannya untuk bersaing di era digital global dengan pendekatan teknologi yang visioner dan terdesentralisasi.
