Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Budi Arie Setiadi baru-baru ini mengungkapkan bahwa sebanyak 2.333 desa/kelurahan di Indonesia masih belum memiliki akses internet. Pernyataan ini memunculkan kembali perhatian publik terhadap kesenjangan digital yang masih menjadi tantangan besar di era transformasi digital nasional.
📊 Angka yang Perlu Diperhatikan
Dalam pernyataan resmi yang disampaikan pada September 2025, Budi Arie menjelaskan:
“Masih terdapat 2.333 desa dan kelurahan yang blank spot alias tidak memiliki akses internet sama sekali. Ini jadi pekerjaan rumah besar untuk kita semua.”
Jika dibandingkan dengan jumlah total desa di Indonesia yang mencapai lebih dari 83.000, maka desa yang belum terjangkau internet memang kecil secara persentase (sekitar 2,8%), namun sangat signifikan dari sisi pemerataan akses informasi dan keadilan digital.
🌐 Dampak Blank Spot Internet
Ketika desa tidak memiliki akses internet, berbagai aspek kehidupan masyarakat ikut terdampak:
-
Pendidikan: Siswa kesulitan mengikuti pembelajaran daring.
-
Kesehatan: Fasilitas kesehatan sulit melakukan koordinasi atau pencatatan digital.
-
Ekonomi digital: UMKM lokal kehilangan peluang promosi & transaksi online.
-
Administrasi desa: Tidak bisa mengakses layanan pemerintah pusat yang berbasis daring.
🛠️ Apa Solusinya?
1. Percepatan Infrastruktur oleh BAKTI Kominfo
Pemerintah, melalui Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI), telah menjalankan program pembangunan BTS (Base Transceiver Station) dan satelit internet untuk menjangkau daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar).
Menteri Budi Arie menargetkan:
-
Semua desa di Indonesia harus 100% terhubung internet pada 2027.
-
Memprioritaskan wilayah-wilayah perbatasan, pedalaman, dan kepulauan.
2. Satelit Satria-1
-
Satelit Satria-1, yang diluncurkan pada 2023, mulai dioperasikan penuh pada 2024/2025.
-
Memberikan konektivitas ke lebih dari 150.000 titik layanan publik, termasuk sekolah, puskesmas, dan kantor desa.
3. Kemitraan Swasta
-
Pemerintah membuka peluang kolaborasi dengan operator seluler seperti Telkomsel, XL, Indosat, dan lainnya untuk memperluas jaringan.
-
Skema public-private partnership (PPP) digunakan untuk efisiensi biaya dan waktu.
4. Jaringan Berbasis Komunitas
-
Di beberapa wilayah, komunitas lokal bekerja sama membangun jaringan internet mandiri menggunakan teknologi Wi-Fi mesh atau VSAT.
-
Pemerintah mendorong pendekatan bottom-up yang memanfaatkan SDM lokal.
📉 Tantangan di Lapangan
Beberapa kendala teknis dan non-teknis yang dihadapi:
-
Medan geografis yang sulit (pegunungan, hutan, pulau terpencil).
-
Biaya operasional tinggi untuk instalasi dan pemeliharaan BTS.
-
Kurangnya tenaga teknis lokal.
-
Ketersediaan pasokan listrik yang belum stabil.
💬 Apa Kata Publik?
Banyak pihak, termasuk akademisi, aktivis desa, dan pelaku UMKM menyambut baik target Kominfo tersebut, namun juga menekankan pentingnya:
-
Monitoring dan evaluasi transparan.
-
Pelibatan masyarakat desa dalam perencanaan infrastruktur digital.
-
Pendidikan literasi digital agar akses internet dimanfaatkan secara produktif.
✍️ Kesimpulan
Masih adanya 2.333 desa tanpa akses internet menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur digital belum sepenuhnya merata. Namun, dengan langkah nyata melalui satelit Satria-1, pembangunan BTS, dan kolaborasi lintas sektor, harapan untuk mewujudkan Indonesia digital yang inklusif tetap terbuka lebar.
Pekerjaan rumah ini bukan hanya tugas pemerintah pusat, tetapi juga memerlukan dukungan operator telekomunikasi, pemerintah daerah, dan masyarakat desa itu sendiri.
